"Termasuk dengan pembuatan Perda-perda yang berpotensi menimbulkan gejolak. Contohnya di dalam penentuan upah minimun kabupaten/kota yang melibatkan pengusaha, buruh dan pemerintah," ungkapnya.
Keempat, kepala daerah juga harus bisa menjamin penyediaan layanan publik yang adil, merata serta tidak diskriminatif. Sementara terakhir, kepala daerah juga harus melaporkan sesuatu hal dengan data yang benar.
"Keempat menjamin penyediaan layanan publik yang adil, merata dan tidak diskriminatif. Kemudian yang kelima, melaporkan dengan data yanf benar, sehingga setiap kebijakan yang diambil tepat sasaran dan berdampak positif," ungkapnya.
Ia meyakini jika hal ini tercapai maka masyarakat akan merasa dilibatkan hingga merasakan manfaat langsung dari program yang digagas pemerintah. Pada akhirnya, dukungan dari masyarakat juga akan menjadi mitra positif untuk membantu menjaga stabilitas politik dan keamanan di masing-masing daerah.