Menko Polkam Ingatkan Kepala Daerah Tak Buat Kebijakan yang Timbulkan Gejolak, Singgung Penetapan UMR

Jonathan Simanjuntak
Menko Polkam Budi Gunawan dalam Rapat Koordinasi Nasional Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah tahun 2024 di Sentul International Convention Centre (SICC), Bogor, Kamis (7/11/2024). (Foto MPI).

Keempat, kepala daerah juga harus bisa menjamin penyediaan layanan publik yang adil, merata serta tidak diskriminatif. Sementara terakhir, kepala daerah juga harus melaporkan sesuatu hal dengan data yang benar.

"Keempat menjamin penyediaan layanan publik yang adil, merata dan tidak diskriminatif. Kemudian yang kelima, melaporkan dengan data yanf benar, sehingga setiap kebijakan yang diambil tepat sasaran dan berdampak positif," ungkapnya.

Ia meyakini jika hal ini tercapai maka masyarakat akan merasa dilibatkan hingga merasakan manfaat langsung dari program yang digagas pemerintah. Pada akhirnya, dukungan dari masyarakat juga akan menjadi mitra positif untuk membantu menjaga stabilitas politik dan keamanan di masing-masing daerah.

Editor : Faieq Hidayat
Artikel Terkait
Nasional
23 jam lalu

Kardinal Suharyo Singgung Marak Kasus Korupsi, Serukan Taubat Nasional

Nasional
2 hari lalu

Menko Polkam Kunjungi Gereja Katedral Jakarta, Pastikan Keamanan Perayaan Natal

Nasional
3 hari lalu

Kaleidoskop 2025: Deretan Kepala Daerah Terjerat Operasi Senyap KPK

Nasional
6 hari lalu

Kepala Daerah Sering Kena OTT KPK, Dede Yusuf: Biaya Pilkada Mahal

Berita Terkini
Network
Kami membuka kesempatan bagi Anda yang ingin menjadi pebisnis media melalui program iNews.id Network. Klik Lebih Lanjut
Network Updates
News updates from 99+ regions
Personalize Your News
Get your customized local news
Login to enjoy more features and let the fun begin.
Kanal