Menko Polkam Ingatkan Kepala Daerah Tak Buat Kebijakan yang Timbulkan Gejolak, Singgung Penetapan UMR

Jonathan Simanjuntak
Menko Polkam Budi Gunawan dalam Rapat Koordinasi Nasional Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah tahun 2024 di Sentul International Convention Centre (SICC), Bogor, Kamis (7/11/2024). (Foto MPI).

Keempat, kepala daerah juga harus bisa menjamin penyediaan layanan publik yang adil, merata serta tidak diskriminatif. Sementara terakhir, kepala daerah juga harus melaporkan sesuatu hal dengan data yang benar.

"Keempat menjamin penyediaan layanan publik yang adil, merata dan tidak diskriminatif. Kemudian yang kelima, melaporkan dengan data yanf benar, sehingga setiap kebijakan yang diambil tepat sasaran dan berdampak positif," ungkapnya.

Ia meyakini jika hal ini tercapai maka masyarakat akan merasa dilibatkan hingga merasakan manfaat langsung dari program yang digagas pemerintah. Pada akhirnya, dukungan dari masyarakat juga akan menjadi mitra positif untuk membantu menjaga stabilitas politik dan keamanan di masing-masing daerah.

Editor : Faieq Hidayat
Artikel Terkait
Nasional
8 hari lalu

Menko Polkam Cek Bandara dan Stasiun Yogyakarta, Pastikan Pelaksanaan Mudik Aman 

Nasional
9 hari lalu

Menko Polkam: IKN akan Jadi Kebanggaan Kita Semua

Nasional
9 hari lalu

Menko Polkam Cek Operasional Kilang Balikpapan, Antisipasi Dampak Perang di Timur Tengah

Nasional
26 hari lalu

Menko Polkam Tinjau Polsek Pakis Malang: Sinergi TNI-Polri Kunci Stabilitas Wilayah

Berita Terkini
Network
Kami membuka kesempatan bagi Anda yang ingin menjadi pebisnis media melalui program iNews.id Network. Klik Lebih Lanjut
Network Updates
News updates from 99+ regions
Personalize Your News
Get your customized local news
Login to enjoy more features and let the fun begin.
Kanal