"Jangan sampai kita lengah sehingga karakter bangsa ini berubah menjadi lemah, mudah menyerah dan pesimis. Kita tidak bisa menyerahkan negeri ini kepada orang-orang yang pesimis," ujarnya.
Djamari menambahkan, upaya menghadapi DFK harus dilakukan sejak dini. Sebab, ketika ruang informasi sudah dikuasai pihak lain, dibutuhkan sumber daya yang lebih besar untuk merebut kembali pengaruh tersebut.
"Kalau sudah dikuasai orang lain, perlu upaya keras untuk merebutnya kembali. Perlu sumber daya, perlu alat, dan perlu anggaran," katanya.
Menurut Djamari, pengelolaan informasi publik kini tidak lagi sekadar menjadi urusan komunikasi, tetapi juga bagian dari upaya menjaga kedaulatan digital, melindungi masyarakat dan menjaga stabilitas nasional. Karena itu, humas kementerian, lembaga dan pemerintah daerah perlu bertransformasi menjadi pengelola komunikasi strategis sekaligus penjaga kepercayaan publik.
"Tidak ada orang lain lagi. Kita sendiri yang harus berjuang bersama-sama menguasai ruang digital untuk mencegah DFK," kata Djamari.