Menko Polkam menegaskan, proses hukum harus diberikan ruang untuk berjalan secara independen tanpa tekanan maupun intervensi dari pihak mana pun. Pemerintah menghormati mekanisme hukum yang berlaku dan meyakini bahwa seluruh aparat penegak hukum memiliki komitmen yang sama dalam menegakkan keadilan.
Di tengah meningkatnya perhatian publik terhadap berbagai perkara dugaan korupsi, Menko Polkam mengajak masyarakat untuk melihat perkembangan tersebut secara bijaksana dan proporsional. Banyaknya perkara yang berhasil diungkap tidak serta-merta menunjukkan korupsi semakin meningkat, melainkan mencerminkan semakin kuatnya komitmen negara dalam melakukan pembenahan, penindakan, dan pembersihan terhadap praktik korupsi.
"Korupsi memang telah lama menjadi tantangan bangsa. Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo memiliki komitmen yang kuat untuk membenahi secara menyeluruh. Tidak ada ruang bagi siapa pun yang terbukti melanggar hukum. Tanpa memandang asal institusi maupun kedudukannya, setiap pelanggaran akan diproses dan ditindak secara tegas sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku," tegasnya.
Dia mengajak seluruh elemen masyarakat untuk mendukung agenda pemberantasan korupsi sebagai bagian dari upaya memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas. Masyarakat diharapkan terus mengedepankan asas praduga tak bersalah, bersikap objektif dalam menyikapi setiap perkembangan perkara, serta tidak mudah menyebarkan informasi yang belum terverifikasi.
Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan memastikan seluruh kementerian dan lembaga di bawah lingkup koordinasinya akan terus memperkuat sinergi, koordinasi, dan kolaborasi guna mendukung penegakan hukum yang profesional, menjaga stabilitas politik dan keamanan nasional, serta memberikan kepastian hukum dan rasa keadilan bagi masyarakat.