"Isu krusial kemarin yang dipersoalkan adalah kan menyangkut soal penyidik oleh TNI. Itu tidak perlu diatur, karena yang namanya penyidik TNI boleh kalau pelakunya adalah TNI. Itu sesuai undang-undang. Kita kan mau sahkan KUHAP. Jadi kalau pelakunya TNI ya otomatis. Tapi enggak perlu di-statement di UU (KKS)," tutur Supratman.
Terlepas dari itu, Supratman menyampaikan pihaknya telah mengajukan draf RUU KKS ke Istana. Namun, dia mengaku tak tahu kapan Presiden Prabowo Subianto akan melayangkan surat presiden (surpres) pembahasan RUU KKS ke DPR.
"Pemerintah kami sudah ajukan (draf RUU KKS) ke presiden. Karena baru rapat antarkementerian itu baru selesai kemarin dipimpin oleh Pak Wamen saya minta, Wamen Menteri Hukum, dan sudah selesai, saya sudah akan tanda tangani surat kepada presiden, nanti presiden yang akan kirim surpres ke DPR, saya enggak tahu kapan," ujar Supratman.