Menurut Pras, empat korporasi tersebut tengah diselidiki terkait karhutla yang terjadi di Kalbar. Sementara untuk Kalteng, belum ada laporan mengenai dugaan pelanggaran yang dilakukan korporasi.
"Nanti kalau nanti coba ditanyakan ke Pak Kapolda ya karena tadi dalam rapat belum sempat dilaporkan untuk yang di Kalteng," kata Pras.
Pemerintah, kata Pras, tidak akan ragu menindak tegas pihak yang terbukti melanggar aturan hingga menyebabkan terjadinya karhutla. Bahkan, sanksi yang diberikan kepada perusahaan dapat berupa pencabutan izin usaha.
"Oh iya kalau ditemukan pelanggaran kita tidak akan ragu-ragu dan akan kita tindak dan sampai kepada ada kemungkinan dicabut izinnya," tegas Pras.