Dia menuturkan, kenaikan harga beras tidak seharusnya terjadi ketika pemerintah memiliki stok dalam jumlah besar. Amran menegaskan, tidak akan memberikan ruang bagi praktik mafia beras.
"Enggak ada ruang bagi mafia beras di Indonesia. Kita berhadapan," kata dia.
Terkait kelangkaan beras premium di sejumlah ritel akibat temuan beras fortifikasi yang tidak sesuai standar, Amran mengatakan, pemerintah telah memerintahkan Perum Bulog menyalurkan beras ke pasar.
Dia menyebut stok beras pemerintah saat ini mencapai sekitar 4,6 juta ton. Kondisi tersebut, menurut Amran, seharusnya dapat menjadi penyangga untuk menjaga pasokan dan harga beras di masyarakat.
Amran juga menilai harga beras di pasar tradisional dapat menjadi pembanding dengan harga di ritel. Ketika stok beras melimpah tetapi harga tetap meningkat, pemerintah perlu mencari penyebab di luar persoalan ketersediaan pasokan.
"Dulu kalau tidak ada stok, harga naik kan? 'Wah menterinya salah nih, impor.' Begitu sekarang banyak beras, apa alasannya lagi? Tidak impor, apa alasannya lagi? Berarti memang ada mafia dari dulu. Ini yang harus diberesin," ucap Amran.
Dalam upaya menekan harga beras, pemerintah terus menggelar operasi pasar serta menyalurkan bantuan pangan. Amran mengatakan bantuan pangan dan program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) terus diberikan kepada masyarakat di seluruh Indonesia.
"Sekarang, kita saya kira dalam waktu dekat. Kita sekarang operasi pasar. Kemudian bantuan pangan untuk 33,4 juta orang seluruh Indonesia. Kemudian SPHP ada 1 juta. Sudah, insyaallah turun (harga)," katanya.