Amran menegaskan pemerintah tidak akan memberikan toleransi kepada pelaku penyimpangan pangan. Dia menyoroti praktik beras fortifikasi dan pengoplosan beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) yang dinilai semakin marak.
"Hari ini kami ingin sampaikan beberapa hal seperti yang kami sampaikan sebelumnya bahwasanya ada yang main-main. Ada fortifikasi, ada oplos SPHP, macam-macam. Kelihatan ini semakin hari semakin menjadi-jadi," ucap Amran.
Berdasarkan data Kementerian Pertanian (Kementan), terdapat 271 laporan pengaduan yang masuk selama periode 30 Oktober hingga 5 November 2026. Dari jumlah tersebut, sebanyak 74 laporan berkaitan dengan beras, termasuk dugaan pelanggaran beras fortifikasi dan SPHP.
Selain beras, terdapat 64 laporan terkait pupuk, 25 laporan mengenai alat dan mesin pertanian (alsintan), serta dua laporan terkait cetak sawah. Sementara itu, 106 laporan lainnya masuk dalam kategori lain-lain.
Mentan Amran menjelaskan, laporan mengenai pupuk antara lain berkaitan dengan dugaan permainan harga dan kenaikan harga yang tidak semestinya. Pemerintah juga menelusuri dugaan penyimpangan dalam penyaluran hingga penjualan alsintan.