Hasan pun menanggapi positif penyataan Presiden Jokowi yang akan memberikan porsi 55 persen posisi menteri ke kalangan profesional dan 45 persen dari parpol.
”Seharusnya memang Pak Jokowi sesuai dengan komitmen awal bahwa 55 persen menterinya nanti dari profesional murni dan 45 persen dari parpol. Itu lebih masuk akal. Sebab kalau dari parpol bisa ada hambatan psikologis dan tidak leluasa dalam membuat kebijakan. Apalagi melihat tantangan ekonomi ke depan yang lebih berat dari kondisi sekarang,” tuturnya.
Hasan juga menyoroti kemungkinan bergabungnya Gerindra maupun Demokrat ke kubu pemerintah yang berpotensi justru akan menciptakan koalisi yang terlalu gemuk dan tidak efektif.
”Ya tentu saja kontestasi politik ada kalah dan menang, dan setiap kekuasaan pasti dipegang yang menang. Jadi sebaiknya yang kalah tetap menjadi oposisi karena pemerintah butuh sparing partner dari kelompok oposisi sebagai balancing dari kebijakan pemerintah. Kalau semua parpol masuk koalisi pemerintah, kita khawatir pemerintah bisa melakukan kebijakan semaunya kalau tidak ada oposisi yang kuat,” tuturnya.
Hal senada juga diungkapkan Direktur Indostrategi Arif Nurul Imam yang menilai menteri dari kalangan profesional akan lebih loyal kepada Jokowi dan berdedikasi tinggi terhadap tanggung jawabnya.