Dia menjelaskan, bupati atau wali kota yang tidak mematuhi perintah di surat edaran tersebut akan menerima konsekuensi menyangkut anggaran.
Dedi menegaskan program ini juga berdampak baik bagi keselamatan pejabat daerah. Dia membayangkan pelajar nakal tersebut melakukan aksi tawuran di kantor-kantor pemerintah daerah.
"Apakah bupati masih nyaman kalau di depan kantornya banyak orang bawa celurit? Kan nanti mereka yang merasakan. Apakah bupati masih nyaman kalau setiap minggu ada yang masuk rumah sakit yang harus dibiayai karena ditusuk, karena dilempar pakai batu?" kata dia.