KUALA LUMPUR, iNews.id - Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Abdul Kadir Karding meminta Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) untuk dapat mendorong transparansi penegakan hukum terkait penembakan Warga Negara Indonesia (WNI) di Perairan Tanjung Rhu, Malaysia. WNI tersebut diduga merupakan pekerja migran unprocedural atau ilegal.
"Kita juga minta Kemlu untuk mendorong agar penegak hukum yang ada di sini (Malaysia) dibuka transparansinya. Jadi terang benderang proses proses ini, sehingga jauh lebih baik," kata Abdul Kadir saat ditemui di Mandarin Oriental Hotel, Kuala Lumpur, Malaysia, Senin (27/1/2025).
Dia menambahkan, Kementerian P2MI juga telah berkoordinasi dengan kedutaan hingga atase kepolisian setempat untuk mengetahui duduk perkara hingga penembakan tersebut terjadi.
"Sebagai otoritas pekerja migran, kami setelah mendengar informasi itu langsung melakukan koordinasi dengan pihak kedutaan, juga atase kepolisian kita yang ada di sini untuk memperjelas koordinasi masalahnya," tuturnya.
"Melakukan koordinasi dengan pihak setempat agar kita bisa mendampingi penanganan jenazah maupun tengok yang di rumah sakit. Sekaligus kemungkinan ada proses hukum ke depan. Itu juga minta, kita akan berusaha menyiapkan, misalnya tim advokasi. Untuk mendampingi mereka (para korban)," katanya.