JAKARTA, iNews.id - Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan uji materi terkait hasil hitung cepat (quick count) yang diajukan Asosiasi Riset Opini Publik Indonesia (AROPI) dan sejumlah stasiun televisi.
Itu artinya pengumuman hasil hitung cepat hanya boleh dilakukan paling cepat 2 jam usai selesai pemungutan suara di wilayah waktu Indonesia bagian barat.
"Menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya," kata Ketua MK Anwas Usman saat membacakan amar putusan di sidang MK, Jakarta, Selasa (16/4/2019).
Sebelumnya, uji materi terkait hasil hitung cepat diajukan Asosiasi Riset Opini Publik Indonesia (AROPI) dan sejumlah stasiun televisi. Mereka menggugat sejumlah pasal di UU Pemilu yang melarang hasil hitung cepat dipublikasi sejak pagi.
Mereka melakukan uji materi terhadap Pasal 449 ayat 2 dan ayat 5, Pasal 509, serta Pasal 540 ayat 2 dalam UU Pemilu Nomor 7 Tahun 2017. Pasal 449 ayat 2 menyebutkan, Pengumuman hasil survei atau jajak pendapat tentang Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang dilakukan pada Masa Tenang.