JAKARTA, iNews.id - Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan dalil dari kubu Anies-Muhaimin (AMIN) soal nepotisme Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres dinilai tak terbukti. Sebab, jabatan wakil presiden dinilai hakim konstitusi tak ditunjuk langsung oleh presiden.
Mulanya, Hakim Konstitusi Daniel Yusmic Foekh membacakan gugatan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) yang menyatakan Jokowi melakukan nepotisme. Pasalnya, Jokowi dinilai terang-terangan mendukung Gibran sebagai putra sulungnya maju sebagai cawapres.
Hal tersebut didalilkan Tim Hukum Nasional AMIN sesuai dengan Ketetapan MPR No XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (UU 28/1999); serta Pasal 282 UU Pemilu.
Hakim menilai pemilihan Gibran sebagai cawapres dilakukan langsung oleh rakyat, bukan diangkat atau ditunjuk oleh presiden.
"Jabatan wakil presiden yang dipersoalkan oleh pemohon a quo adalah jabatan yang pengisiannya melalui pemilihan (elected position) dan bukan jabatan yang ditunjuk/diangkat secara langsung (directly appointed position)," kata Daniel di ruang sidang MK, Jakarta, Senin (22/4/2024).