JAKARTA, iNews.id -Mahkamah Konstitusi (MK) menolak dua permohonan uji materi Undang-Undang (UU) Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dua pengujian itu teregister dengan nomor dengan nomor 76/PUU-XXIII/2025 dan 78/PUU-XXIII/2025.
Dalam gugatan nomor 76/PUU-XXIII/2025, pemohon mempersoalkan Pasal 16 ayat 1 huruf l dan ayat 2 huruf c UU Polri terkait tindakan diskresi polisi. Tindakan polisi itu dinilai berpotensi menimbulkan kriminalisasi.
Namun, Ketua MK Suhartoyo menjelaskan, pemohon tidak bisa menjelaskan secara spesifik bentuk kerugian yang dialami, baik yang bersifat aktual maupun potensial.
Pemohon juga tidak memberikan argumentasi mengenai bentuk atau tindakan di luar prosedur hukum yang dilakukan oleh anggota kepolisian.
Oleh karena itu, MK menilai tidak terdapat hubungan sebab akibat antara kerugian yang dimaksudkan oleh pemohon dengan berlakunya pasal-pasal yang dimohonkan.
“Sehingga tidak ada keraguan bagi Mahkamah untuk menyatakan bahwa pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo,” kata dia dalam sidang putusan, Kamis (3/7/2025)