MK Tolak 2 Pemohonan Gugatan UU Polri, Ini Pertimbangannya

Riyan Rizki Roshali
Gedung Mahkamah Konstitusi (MK) (dok. iNews.id)

Sementara gugatan nomor 78/PUU-XXIII/2025 mempersoalkan ketidakjelasan masa jabatan Kapolri. Suhartoyo mengakui, pada dasarnya gugatan telah disusun sesuai dengan format permohonan.

Namun setelah dicermati dengan seksama, permohonan hanya menyoroti soal pengisian jabatan dan kinerja Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

“Uraian pada kedudukan hukum para pemohon hanya menguraikan mengenai pengisian jabatan dan kinerja Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) in casu Listyo Sigit Prabowo, serta kasus konkret yang dialami pemohon II tanpa disertai dengan uraian yang menjelaskan keterkaitannya dengan norma yang dimohonkan pengujian,” kata Suhartoyo.

Sementara di bagian alasan permohonan, pemohon tidak mencantumkan uraian antara norma yang dimohonkan yaitu Pasal 11 Ayat 2 UU 2002 dan penjelasannya dengan norma konstitusi yang dijadikan sebagai dasar pengujian.

Oleh karena itu, MK menyatakan sulit menerima gugatan tersebut.

“Tanpa menjelaskan pertentangan antara norma yang diuji dengan dasar pengujian, sulit bagi Mahkamah untuk menilai suatu norma undang-undang bertentangan dengan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945,” kata Suhartoyo.

Editor : Reza Fajri
Artikel Terkait
23 jam lalu

Perpol Baru, Sidang Etik Polri Bisa Dipimpin 2 Pangkat Lebih Rendah dari Pelanggar

1 hari lalu

Kapolri Teken Aturan Baru, Sidang Etik Kini Bisa Digelar Daring

1 hari lalu

Polisi Dalami Dugaan Pengguna Hasil Sadap Prabowo selain Listyo Sigit

1 hari lalu

Presiden Minta 70 Persen Hasil Tambang untuk Negara, Kapolri Perintahkan Bareskrim Data Ulang IUP

Berita Terkini
Network
Kami membuka kesempatan bagi Anda yang ingin menjadi pebisnis media melalui program iNews.id Network. Klik Lebih Lanjut
Network Updates
News updates from 99+ regions
Personalize Your News
Get your customized local news
Login to enjoy more features and let the fun begin.
Kanal