Selain itu, Enny juga menyinggung perubahan Undang-Undang TNI yang mengakomodasi gugatan para pemohon. Dia mempersoalkan apakah perubahan UU TNI dapat selesai dalam periode Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2020-2024.
"Oleh karena itu, dengan mencermati proses pembahasan perubahan UU 34/2004 yang belum berkepastian, sementara telah secara nyata UU 34/2004 memberi perlakuan yang berbeda terhadap hal yang sama yang diberlakukan bagi usia pensiun bintara dan tamtama di Polri," kata Enny.
" Sehingga, secara esensial hal ini bertentangan dengan ketentuan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 dan pada saat yang sama bertentangan pula dengan prinsip kepastian hukum yang adil sebagaimana ditentukan dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945," imbuhnya.