“Artinya, dengan memosisikan jabatan Kapolri menjadi setingkat menteri, Kapolri secara otomatis menjadi anggota kabinet, jelas berpotensi mereduksi posisi Polri sebagai alat negara,” kata Hakim MK Arsul Sani dalam pertimbangannya.
MK menyimpulkan, permohonan para pemohon yang meminta agar Pasal 11 ayat (2) dan Penjelasannya dalam UU Polri dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945, tidak beralasan menurut hukum.
"Menolak permohonan para pemohon untuk seluruhnya," kata Ketua MK Suhartoyo.