Di balik candaan tersebut, Maruli menyampaikan fakta lapangan bahwa penanganan infrastruktur di wilayah terdampak, seperti Aceh dan Sumatra Utara, banyak dilakukan secara swadaya oleh personel TNI.
Maruli mengakui timnya masih kesulitan memahami alur birokrasi sistem keuangan dalam penanganan darurat bencana.
"Sampai dengan saat ini kami belum mengerti sistem keuangannya, Pak. Kita swadaya semua ini, Pak. Ya, sementara mungkin sampai pertengahan bulan depan kita masih kuat, Pak. Setelah itu ya sudah korek-korek, Pak," tuturnya.
Maruli juga menjelaskan bahwa TNI AD telah memborong jembatan armco langsung dari pabrik dalam tiga tahap pengerjaan demi mempercepat akses transportasi masyarakat. Namun, sebagian dari pembelian tersebut masih berstatus utang kepada pihak pabrik.
"Untuk armco sampai pabrik-pabriknya itu kita borong semua, Pak, habis. Suruh bikin lagi, habis. Udah tiga tahap kita sudah kerjakan. Itu pun ya saya nanti bisik-bisik Bapak aja, Pak, itu masih utang, Pak. Jadi nggak ada masalah sebetulnya bisa masih bisa berlanjut, dan saya meyakini, iya, Pak, saya pura-pura lihat Bapak, Pak," katanya.
Adapun rapat ini juga dihadiri oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi, Gubernur Aceh Muzakir Manaf, dan para bupati setempat serta Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni Raffi Ahmad.