JAKARTA, iNews.id - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy menjawab pertanyaan Hakim Mahkamah Konstitusi soal Presiden Joko Widodo (Jokowi) banyak kunjungan kerja (kunker) ke Jawa Tengah menjelang Pemilu 2024. Presiden ingin memastikan kebijakan pemerintah termasuk bansos benar tersalurkan ke masyarakat.
"Ketika mendampingi KIP (Kartu Indonesia Pintar), Pak Presiden selalu membagi-bagi KIP ke daerah-daerah, tujuannya apa, untuk memastikan bahwa kebijakan beliau memang landed, memang terdeliver di lapangan," kata Muhadjir dalam sidang sengketa pilpres di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jumat (5/4/2024).
Muhadjir mengatakan, Jokowi selalu menekankan pentingnya untuk mengoptimalkan APBN di awal tahun sehingga Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) bisa diberikan pada November dan September.
"Sehingga pada Januari sudah kick off semua program termasuk bansos dan di situlah Presiden turun tangan untuk melakukan pemantauan, mengecek apa betul semuanya sudah terdeliver, sekaligus untuk mendapatkan feedback umpan balik dari yang dijadikan sasaran dari bansos itu," ungkap Muhadjir.
Selain itu, dia juga menambahkan Presiden Jokowi jika kunjungan ke lapangan bisa 5 titik. Kunjungan Presiden tidak mungkin bisa mempengaruhi pemilih.
"Taruhlah beliau berkunjung 100 titik, kemudian beliau akan membagikan PKH (program keluarga harapan), PKH itu 10 juta keluarga penerima manfaat. Kalau 40 titik itu taruhlah 20.000 satu titik, berapa? Kan ada 800.000, masa 800.000 di kunjugnan beliau bisa memengaruhi seluruh Indonesia?" pungkasnya.