Muhammadiyah Desak Pemerintah dan DPR Buat Lembaga Pengawas Khusus Yayasan Filantropi

Martin Ronaldo
Sekretaris Umum PP Muhammadiyah, Prof Abdul Mu"ti (foto: MPI)

Dirinya mencontohkan pengawasan maksimal yang dilakukan di perbankan dan keuangan, seperti adanya Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

"Itu kan ada pengawasan yang berlapis-lapis, misalnya ada OJK yang tidak hanya mengawasi government dari dunia perbankan tetapi juga berbagai hal yang berkaitan dengan government yang dianggap patut atau tidak patut dalam penyelenggaraan," katanya.

Abdul mengakui lembaga atau yayasan filantropi rentan dengan adanya penyelewengan dana. Hal tersebut terjadi akibat tidak ada pengawasan dan moral yang rendah dari pengurus yayasan.

"Menurut saya ketidakpatutan itu terjadi karena memang ada persoalan-persoalan pergeseran orientasi dan mungkin juga penurunan moralitas dari sebagian kecil mereka yang menjadi penyelenggara," katanya.

Editor : Reza Fajri
Artikel Terkait
Nasional
2 hari lalu

Tradisi Buka Bersama Diakui UNESCO, Muhammadiyah: Bukti Islam Menginspirasi Kebudayaan Dunia

Nasional
6 hari lalu

Momen Prabowo Buka Puasa Bersama Ulama, Duduk Semeja dengan Rais Aam PBNU-Ketum MUI

Nasional
6 hari lalu

Pimpinan MUI, PBNU hingga Muhammadiyah Hadiri Bukber bareng Prabowo di Istana

Muslim
7 hari lalu

Kapan Lebaran 2026? BRIN Prediksi Potensi Beda Hari Antara Pemerintah dengan Muhammadiyah

Berita Terkini
Network
Kami membuka kesempatan bagi Anda yang ingin menjadi pebisnis media melalui program iNews.id Network. Klik Lebih Lanjut
Network Updates
News updates from 99+ regions
Personalize Your News
Get your customized local news
Login to enjoy more features and let the fun begin.
Kanal