JAKARTA, iNews.id - Wakil Ketua Komisi II DPR Bahtra Banong, menyoroti wacana yang mencuat terkait pergantian nama Provinsi Jawa Barat menjadi Provinsi Sunda atau Tatar Sunda. Dia menilai, perubahan nama provinsi harus diusulkan oleh pemerintah pusat.
"Ya semestinya harus ada ini ya, pengusulan ke pemerintah pusat. Jadi karena kan nanti menyangkut soal administrasi kan, administrasi kewilayahan," kata Bahtra di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (7/7/2026).
Bahtra mengungkapkan, pihaknya belum menerima usulan pergantian nama provinsi tersebut.
"Jadi ya nanti kita tunggu aja apa yang menjadi usulan dari Pemerintah Provinsi," ucap Bahtra.
Legislator dari Fraksi Partai Gerindra ini menyampaikan, pergantian nama daerah administratif itu harus dikaji secara lebih mendalam. Menurutnya harus ada alasan yang jelas untuk mengganti nama tersebut.