JAKARTA, iNews.id - Mantan Bendahara Umum Partai Demokrat, M Nazaruddin, dinyatakan resmi bebas murni pada, Kamis (13/8/2020). Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengklaim tak pernah menyematkan status justice collabolator terhadap politikus tersebut.
Wakil Ketua KPK, Lili Pintauli Siregar mengatakan, sempat menerbitkan dua surat keputusan untuk Nazaruddin. Namun bukan pemberian status justice collabolator (JC) atau saksi pelaku yang bersedia bekerja sama.
"KPK tidak pernah menerbitkan status JC kepada yang bersangkutan," kata Lili usai menggelar konferensi pers di Jakarta, Kamis (13/8/2020).
Menurut dia, memang salah satu surat yang pernah dikeluarkan mengenai kerja sama KPK dengan Nazaruddin dalam mengungkap perkara. Surat keterangan ini berbeda dengan penetapan status JC.
"Nah (surat) ini yang kemudian jadi alat bagi Nazaruddin untuk ajukan permohonan untuk mendapatkan hak sebagai warga binaan," ujar dia.
Meski begitu KPK tidak akan mengintervensi lebih jauh ihwal keputusan Kemenkumham yang telah membebaskan politikus Partai Demokrat tersebut.
"Karena ini sudah jadi domain dari Kemenkumham, KPK tidak mengintervensi," katanya.