Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, kata Arifin Junaidi, dalam rencana pembukaan belajar siswa baru maupun pembelajaran jarak jauh hendaknya melibatkan LP Ma’arif NU PBNU dan penyelenggara pendidikan swasta lain di tingkat dasar dan menengah, yang satuan pendidikannya terbanyak tersebar di pedesaan di seluruh Indonesia.
"Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah juga perlu memperhatikan dan memberikan insentif secara finansial bagi guru-guru yang terdampak Covid 19 terutama pada guru (tenaga pendidik) dan tenaga kependidikan dari satuan pendidikan dengan kondisi operasional sekolah dan madrasah yang mengandalkan dana partisipasidari orang tua yang juga terdampak Covid-19," katanya.
Terakhir, LP Ma'arif NU PBNU meminta Pemerintah Pusat dan Daerah memberikan dukungan penuh kepada manajemen sekolah dan madrasah, baik satuan pendidikan negeri dan swasta untuk pelaksanaan protokol kesehatan bagi sekolah dan madrasah yang memulai pembelajaran tatap muka sesuai keputusan pemerintah.
"Demikian rekomendasi yang penting diperhatikan oleh pemerintah. Kehadiran negara sangat dibutuhkan dalam situasi sulit ini demi terpenuhinya hak dasar bangsa Indonesia di bidang pendidikan. LP Ma’arif NU PBNU akan tetap terus mendukung pemerintah dengan tetap menjalankan tanggung jawab sosialnya," katanya.