Untuk daerah yang bersifat homogen, menurut dia, sosialisasi dan penerapan tatanan normal baru bisa dilaksanakan dengan memaksimalkan kearifan lokal, sementara bagi daerah yang masyarakatnya heterogen selain kearifan lokal juga harus memaksimalkan cara-cara formal.
“Daerah heterogen mau tidak mau menggunakan struktur formal yaitu dari bertingkat sampai dengan ke kampung RT, RW, menyosialisasikan bagaimana cara penanganan,” ucapnya.
Selain itu, pemerintah daerah juga perlu melibatkan sektor swasta, dukungan dari berbagai elemen tentunya akan memudahkan daerah beradaptasi dengan tatanan normal baru.
"Perlu melibatkan swasta di samping peran aktif pemerintah, sangat diperlukan dalam penerapan protokol kesehatan selama penerapan normal baru," ujar Tito.
Mendagri juga meminta pemda untuk mengkaji kemungkinan sanksi hukum atau sanksi sosial yang dapat dijatuhkan kepada pelanggar penerapan protokol kesehatan selama tatanan normal baru tersebut.