JAKARTA, iNews.id - Pakar hukum tata negara dan pemilu, Titi Anggraini mendorong agar insentif partai politik dari pemerintah ditambah sekitar 30 persen untuk mendukung keterwakilan perempuan dalam sistem perpolitikan di Indonesia. Besaran bantuan yang diberikan masih terbilang kecil.
"Kalau sistemnya masih sama, dia harus dihargai dengan insentif ditambah 30 persen. Kalau partai yang dapat kursi di DPR setiap suara berharga Rp1.000, maka bagi suara yang didapat caleg DPR (perempuan) dia menjadi dihargai Rp1.300," ujar Titi dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI) di Jakarta, Rabu (7/8/2024).
"Angka tersebut harus dinaikkan. Kami mengusulkan kata KPK Rp10.000, saya mendukung tapi untuk setiap suara yang diperoleh caleg perempuan," tambahnya.
Dia mengusulkan agar dilakukan perbaikan sistem kepemiluan. Perempuan harus berada di nomor urut 1 dan 2 paling sedikit 30 persen di dapil.
"Kalau nomor urut 1 nomor urut 2 wajib laki-laki, misalnya (perempuan) ditaruh di 6 itu tidak masalah, tapi 30 persen kalau laki-laki nomor urut 1, maka nomor urut 2 wajib perempuan," katanya.