Menurutnya, ada 3 opsi kebijakan hukum yang dapat ditempuh Jokowi terkait kesalahan pengetikan dalam UU Cipta Kerja sesuai prosedur dan konstitusional. Pertama, Presiden dapat berkoordinasi dengan DPR untuk perbaikan kesalahan teknis sepanjang tidak ada implikasi terkait perubahan norma yang telah disepakati bersama dalam sidang paripurna DPR kemudian dapat diundangkannya kembali dalam lembaran negara sebagai rujukan resmi negara
Kedua, Presiden dapat mengeluarkan Perpu terkait perbaikan atas kesalahan bagian tertentu dari UU No. 11 Tahun 2020, berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (1) UUD 1945 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VII/2009.
Ketiga, Presiden segera mengajukan RUU perubahan atas UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ke DPR untuk dibahas bersama sesuai mekanisme yang diatur dalam UU No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
"Semua ini adalah pilihan yang secara konstitusional dapat saja diambil oleh Presiden untuk mengatasi kondisi dan kebutuhan penyempurnaan hukum kontemporer saat ini dengan peristiwa kesalahan ketik dan administrasi pengesahan dan pengundangan UU oleh Presiden diharapkan ke depan agar lebih hati-hati," katanya.