Gugatan ini awalnya diajukan oleh Partai Gelora bersama dengan Partai Buruh dan Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Namun, di tengah proses, PSI memutuskan untuk menarik diri dari gugatan, dengan alasan ingin fokus pada isu gugatan lain terkait batas usia calon dalam pilkada.
"Kita fokus pada soal membuat hasil perolehan legislatif itu punya makna, itu saja sebenarnya. Namun MK masuk dengan daftar putusan yang panjang, salah satunya menurunkan ambang batas (threshold) pencalonan berbasis populasi atau daftar pemilih tetap (DPT)," kata Anis.
Dalam putusannya, MK menyatakan pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 terkait pemilihan kepala daerah bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai dengan ambang batas pencalonan yang lebih rendah berdasarkan jumlah populasi.
Putusan MK ini tentunya menjadi angin segar bagi partai-partai yang sebelumnya merasa sulit memenuhi ambang batas pencalonan. Dengan adanya perubahan ini, diharapkan semakin banyak partai yang dapat berpartisipasi dalam Pilkada 2024, menciptakan kompetisi yang lebih sehat dan demokratis.