JAKARTA, iNews.id - Permasalahan beras oplosan kembali menjadi isu publik. Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman melalui Satgas Pangan menemukan 212 merek beras terbukti tidak memenuhi standar mutu, mulai dari berat kemasan, komposisi, hingga label mutu.
Jika benar temuan ini bisa terbukti, maka tentu saja masyarakat merupakan korban yang langsung merasakan dampak dari kerugiannya. Menurut keterangan Kementerian Pertanian (Kementan), kerugian dari beras oplosan ini diduga mencapai Rp99 triliun per tahun, atau hampir Rp100 triliun jika dipertahankan.
Wakil Ketua Umum III DPP Partai Perindo Tama Satrya Langkun membeberkan catatan kritis terkait isu ini. Pertama, pihaknya mendukung penuh langkah-langkah serius yang sudah diambil oleh Amran dan Satgas Pangan dengan menyerahkan semua temuan ke Kejaksaan. Partai Perindo yang dikenal dengan Partai Kita, sangat berharap aparat penegak hukum mengusut tuntas peristiwa ini.
"Dalam perspektif perlindungan konsumen, jika terbukti, sanksi tidak hanya berupa denda dan pencabutan izin usaha, akan tetapi juga bisa dijatuhi hukuman pidana. Pelaku beras oplosan bisa dijerat ancaman pidana maksimal 5 tahun, karena berpotensi melanggar ketentuan pasal 8, 9, dan 10 UU Perlindungan Konsumen (UUPK)," kata Tama dalam keterangannya di Jakarta, Senin (14/7/2025).
Kedua, kata dia, nilai kerugiannya sangat luar biasa. Pemerintah harus melakukan kajian lebih mendalam atas perkiraan kerugian yang sudah diumumkan.
"Apakah bisa kerugian puluhan bahkan ratusan triliun per tahun tersebut dipulihkan? Dikembalikan kepada masyarakat? Karena berdasarkan UUPK, pelaku usaha memiliki kewajiban untuk memberikan ganti rugi kepada konsumen yang dirugikan," tutur Tama.