“Kami tidak menyangkal bahwa risiko bencana itu nyata. Tapi perlu pembuktian apakah relokasi badak jawa adalah solusinya. Pemerintah seharusnya lebih fokus melakukan upaya mitigasi risiko bencana mulai dari sistem peringatan dini, pemantauan gunung api, hingga kesiapsiagaan kawasan konservasi. Hal ini bisa dilakukan dengan menambah anggaran mitigasi bencana dan melakukan kajian ilmiah terarah pada upaya konservasi badak jawa,” ujar Manik dalam keterangannya, Kamis (19/11/26).
Manik menambahkan, ancaman bencana di Ujung Kulon menyangkut seluruh kawasan, termasuk ekosistem dan masyarakat di sekitarnya. Karena itu, mitigasi perlu didukung anggaran memadai, sementara relokasi seharusnya menjadi opsi setelah seluruh kajian terpenuhi.
Kehati-hatian tersebut juga berkaitan dengan jumlah populasi badak jawa yang kurang dari 100 ekor. Kondisi ini membuat kelayakan habitat baru, termasuk ketersediaan sumber daya untuk mendukung kehidupan satwa, menjadi pertimbangan penting sebelum pemindahan dilakukan.
“Ini bukan soal memindahkan satwa dari satu hutan ke hutan lain. Ini soal apakah hutan yang baru benar-benar bisa menghidupi mereka. Dengan populasi yang kurang dari 100 ekor, kita tidak punya ruang untuk salah langkah, kita harus berhati-hati,” kata mantan Ketua BEM Universitas Indonesia (UI) ini.
Selain kesiapan habitat, transparansi pemerintah turut menjadi perhatian menyusul kekhawatiran publik mengenai kemungkinan kepentingan lain di balik rencana relokasi, termasuk pertambangan. Manik meminta pemerintah memberikan penjelasan terbuka untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap upaya konservasi.