“Kami menghormati penjelasan bahwa gagasan ini murni untuk mitigasi bencana. Namun karena publik sudah menyuarakan kekhawatiran soal kepentingan lain, termasuk pertambangan, pemerintah perlu menjawabnya dengan transparansi, bukan sekadar bantahan. Jaminan itu penting agar kepercayaan publik terhadap upaya konservasi tetap terjaga,” ujarnya.
Untuk memastikan keputusan berbasis sains, Perindo mendorong kajian independen dan terbuka kepada publik. Kajian tersebut perlu mencakup ketersediaan pakan, air, kubangan, ruang jelajah, serta keamanan habitat sebelum keputusan relokasi diambil.
Perindo juga mendorong pelibatan Pemprov Banten, Pemkab Pandeglang, masyarakat adat Baduy, akademisi, DPR RI, dan unsur masyarakat lainnya. Pemerintah diminta membuka skema pendanaan konservasi serta memberikan jaminan tertulis bahwa rencana tersebut tidak berkaitan dengan pertambangan maupun perubahan status dan fungsi kawasan Ujung Kulon.
“Melindungi badak jawa berarti menjaga warisan alam Indonesia. Keputusannya harus berbasis sains, terbuka, dan melibatkan masyarakat yang hidup berdampingan dengan satwa ini. Perindo akan terus mengawal agar komitmen pemerintah benar-benar dijalankan,” ucap Manik.