"Di Jakarta, misalnya, data di fasilitas layanan kesehatan pemerintah (puskesmas dan RSUD) menunjukkan bahwa 75% tenaga kesehatan merupakan non-ASN dengan status dan kesejahteraan yang belum jelas, sedangkan hanya 25% yang merupakan ASN," ujar Sepri Latifan.
Kondisi ini menimbulkan keprihatinan atas perlunya perlindungan dan peningkatan kesejahteraan bagi para tenaga kesehatan. Audiensi ini juga menyoroti kekhawatiran atas potensi dampak kebijakan efisiensi anggaran yang tengah diupayakan secara nasional oleh pemerintah pusat.
"Kami hadir di sini untuk meminta bantuan kepada Partai Perindo yang memiliki perhatian dan atensi terhadap isu-isu kesehatan. Jangan sampai efisiensi anggaran berdampak pada pemangkasan SDM kesehatan, karena ini sangat disayangkan. Selama dua hingga tiga tahun belakangan, tenaga kesehatan telah menjadi garda terdepan dalam menyelamatkan jutaan nyawa masyarakat," kata Sepri Latifan.
Dia menambahkan, pemerintah telah menegaskan tenaga kesehatan yang berstatus ASN, termasuk PPPK, masuk ke dalam pos belanja pegawai tidak terpengaruh oleh kebijakan efisiensi. Namun, kenyataannya sebagian besar tenaga kesehatan honorer (non-ASN) tercatat dalam pos belanja barang dan jasa yang berpotensi terkena dampak pemangkasan anggaran. Hal ini menyebabkan risiko pemutusan hubungan kerja dan penurunan kesejahteraan bagi tenaga kesehatan yang tidak memiliki status kepegawaian tetap.
Menanggapi hal itu, partai yang dipimpin Angela Tanoesoedibjo ini menyatakan komitmennya untuk terus mendampingi para SDM kesehatan melalui berbagai upaya kolaboratif.