Basarah mengaku belum bisa memastikan apakah jika ada dua paket nantinya pertarungan akan berlangsung layaknya pilpres, artinya parpol KIK dan KAM akan bertarung lagi atau ada opsi lainnya.
Dia mengingatkan bahwa sosok ketua MPR yang dibutuhkan saat ini yaitu orang yang bisa memastikan agenda MPR 5 tahun ke depan, terutama menyangkut agenda strategis bisa dilaksanakan. Misalnya, rencana amandemen terbatas UUD 1945 khusus untuk memberi kembali wewenang MPR menetapkan GBHN.
Agenda kedua, menjadikan MPR sebagai lembaga tertinggi negara agar dapat memandu lembaga lain untuk mencapai tujuan negara bersama-sama. Ketiga, agenda MPR untuk menjadi mitra kerja BPIP.
"Tugas sosialisasi dan pembangunan ideologi bangsa itu tidak bisa dilakukan oleh satu cabang kekuasaan saja, antara oleh BPIP saja atau MPR saja. Kedua lembaga harus dipastikan bisa bersinergi, bekerja sama agar ada kesamaan persepsi,” tuturnya.
Jabatan ketua MPR terus menjadi incaran sejumlah parpol. PKB sejak awal menggadang-gadang nama Ketua Umum Muhaimin Iskandar untuk menduduki jabatan tersebut. Teranyar, PPP juga berkeinginan sama. Mereka menyiapkan Sekjen Arsul Sani untuk bersaing di kursi pimpinan MPR.
Di luar KIK, Partai Gerindra sudah terbuka menunjukkan ambisinya untuk duduk di kursi ketua MPR. Mereka merasa berhak mendapatkan jabatan itu sebagai konsekuensi atas bertemunya Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dengan Presiden terpilih Joko Widodo.