PDIP Ingatkan Jokowi Soal Permintaannya ke Lembaga Negara hingga ASN untuk Netral

Felldy Aslya Utama
Presiden Jokowi diimbau untuk tetap netral. (Foto: Raka Dwi Novianto)

"Etika berada di atas hukum, di atas pengaturan perundang-undangan. Etika berkaitan dengan kepatutan, kepantasan, yang seharusnya kita lakukan sebagai contoh," ujarnya.

"Bangsa bisa runtuh jika etika dan moralnya tidak dijaga," tuturnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa seorang kepala negara memiliki hak untuk berkampanye atau mendukung. Pernyataan tersebut dikeluarkannya sebagai tanggapan terhadap kehadiran menteri kabinet yang, meskipun tidak memiliki keterlibatan politik, turut serta sebagai tim sukses pasangan calon presiden dan wakil presiden.

"Ini adalah hak demokrasi, hak politik setiap orang, setiap menteri sama saja. Yang paling penting, presiden diizinkan untuk melakukan kampanye, diizinkan untuk mendukung, boleh," kata Jokowi dalam keterangan resminya di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, pada Rabu (24/1/2024).

Editor : Muhammad Fida Ul Haq
Artikel Terkait
2 hari lalu

DPR RI Gelar Rapat Paripurna Peringati HUT ke-81, Puan: Kedaulatan Rakyat Tak Cukup Hanya Memilih

2 hari lalu

KPU Minta Tambahan Anggaran Rp78,3 Miliar untuk Persiapan Pemilu 2029, Ini Rinciannya

7 hari lalu

Denny Indrayana Ungkap 2 Masalah Pemilu, Singgung Duitokrasi dan Meng-Gibran

9 hari lalu

Video Budi Arie Viral Singgung Percepatan Politik sebelum 2029, Projo: Bukan Video Utuh

Berita Terkini
Network
Kami membuka kesempatan bagi Anda yang ingin menjadi pebisnis media melalui program iNews.id Network. Klik Lebih Lanjut
Network Updates
News updates from 99+ regions
Personalize Your News
Get your customized local news
Login to enjoy more features and let the fun begin.
Kanal