PDIP Ingin MPR Kembali Jadi Lembaga Tertinggi Negara

Abdul Rochim
Ketua DPP Bidang Luar Negeri PDIP, Ahmad Basarah. (Foto: SINDO/Abdul Rochim)

“Jadi presiden dalam konsep amendemen terbatas PDI Perjuangan itu tetap dipilih oleh rakyat. Tapi dalam hal menyusun visi-misi calon presiden dan calon wakil presiden, begitu juga turun ke bawah ke calon gubernur wakil gubernur, dia harus berpedoman pada roadmap pembangunan nasional yang telah ditetapkan oleh GBHN itu,” tuturnya.

Basarah mengatakan, langkah itu diambil karena Indonesia dinilai perlu memiliki kepastian hukum sehingga siapa pun presiden, gubernur, bupati atau wali kota yang menjabat, kesinambungan pembangunan nasional tetap terjaga. “Gak seperti sekarang, ganti presiden, ganti visi-misi, ganti program. Ganti gubernur, bupati, walikota, ganti visi misi, ganti program,” ucapnya.

Dengan adanya perubahan UUD 1945 lewat amendemen terbatas itu, diharapkan pembangunan di Indonesia lebih terukur progresnya karena setiap pemimpin yang baru selalu punya ego sektoral. “Apalagi kalau dari partai pengusung yang berbeda. Akhirnya yang dirugikan adalah rakyat karena embangunan bangsa Indonesia seakan-akan berjalan di tempat,” ujarnya.

Editor : Ahmad Islamy Jamil
Artikel Terkait
4 jam lalu

2 Cawapres Usulan Prabowo Diusulkan Sampaikan Gagasan di Sidang Paripurna MPR

5 jam lalu

Tim Verifikasi MPR Rapat Hari Ini, Bahas Mekanisme Pemeriksaan Syarat Cawapres

22 jam lalu

MPR Kaji Opsi Prabowo Tunjuk Langsung Wapres jika Voting 2 Calon Berakhir Imbang

2 hari lalu

Wamensesneg soal 2 Cawapres Usulan Prabowo: Sudah Ada di Lauhulmahfuz

Berita Terkini
Network
Kami membuka kesempatan bagi Anda yang ingin menjadi pebisnis media melalui program iNews.id Network. Klik Lebih Lanjut
Network Updates
News updates from 99+ regions
Personalize Your News
Get your customized local news
Login to enjoy more features and let the fun begin.
Kanal