JAKARTA, iNews.id - Fraksi PDI-Perjuangan (PDIP) menilai apa yang telah disepakati dalam rapat panitia Kerja (Panja) RUU Pilkada terkait syarat pencalonan calon kepala daerah (cakada) bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK). PDIP akan tetap memperjuangkan agar putusan MK dipatuhi.
"Ini bertentangan dengan keputusan MK. Nah kalau keputusan MK itu adalah ya untuk semua kan ya, di sini hanya ditulis untuk yang tidak memiliki kursi," kata anggota Baleg DPR dari Fraksi PDIP, TB Hassanudin di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (21/8/2024).
Dia memastikan PDIP akan terus berjuang untuk mendorong agar demokrasi di Indonesia tetap berjalan sesuai dengan aturan yang ada. Salah satunya mematuhi putusan MK.
Dia menyatakan pihaknya menyiapkan nota penolakan atas RUU Pilkada.
"Kami akan membuat nota khusus penolakan," pungkasnya.
Sebelumnya, MK mengabulkan sebagian permohonan Partai Buruh dan Partai Gelora terkait ambang batas pencalonan kepala daerah melalui putusan Nomor 60/PUU-XXII/2024. Putusan perkara tersebut dibacakan pada Selasa (20/8/2024).