"Sekarang terbukti bahwa dalam satu bulan ada ribuan kasus, oleh karena itu kita segera akan melakukan perubahan dalam gugus tugas kita, dengan lebih menekankan penegakan hukum, pencegahan, dan rehabilitasi sosial untuk kasus-kasus yang ada agar dapat kita tangani," kata Muhadjir.
Pada tahun 2022, Muhadjir mencatat bahwa terdapat 4.800 laporan terkait korban PMI. Namun, hanya 173 orang yang tercatat sebagai korban TPPO. Ia juga membandingkannya dengan data Satgas TPPO dari 5 Juni hingga 3 Juli 2023, yang telah menyelamatkan 1.943 korban dan menuntut 698 orang.
"Dari jumlah 4.800 kasus tersebut, yang merupakan korban TPPO hanya 173 orang, atau hanya sekitar 3,7 persen dari total kasus. Apa artinya ini? Ini berarti kasus perdagangan orang adalah fenomena gunung es yang terbukti bahwa dalam satu bulan terdapat ribuan kasus," ujarnya.
Salah satu alasan mengapa banyak kasus terungkap, menurut Muhadjir, adalah karena evaluasi Satgas TPPO yang sebelumnya dipimpin oleh Menteri PPPA kemudian dialihkan ke Kapolri. Dengan demikian, kata Muhadjir, satgas dapat lebih fokus pada aspek penegakan hukum dan pidana.
"Dengan peralihan tanggung jawab dari KemenPPPA ke Mabes Polri, saya berharap dapat dilakukan dengan lebih serius, lebih terarah, dan kita berharap dapat melawan TPPO dengan baik," katanya.