“Buruh adalah tulang punggung negara. Mengkorup persyaratan utama mereka untuk bekerja bukan hanya tindak pidana, tapi juga kezaliman yang memperlambat pertumbuhan ekonomi keluarganya juga negara," katanya.
Ia menambahkan bahwa kasus ini adalah alarm keras bagi pemerintah, khususnya Kabinet Prabowo, agar segera melakukan reformasi menyeluruh.
“Kabinet Prabowo harus kembali membuktikan komitmennya. Jangan sampai birokrasi yang korup justru mencoreng nama pemerintah di tengah kondisi sosial-ekonomi yang penuh tantangan juga komunikasi politik yang kurang baik,” ucap Manik.
Lebih jauh, Manik juga menyerukan agar momentum ini menjadi langkah nyata untuk membenahi layanan publik.
“Sertifikasi K3 seharusnya cepat, murah, dan mudah diakses. Jangan dipersulit, apalagi dijadikan ladang pungli. Pemerintah harus menjadikan reformasi K3 sebagai contoh keberhasilan perbaikan birokrasi,” tegasnya.