“Untuk di daerah yang bencana, terutama untuk di NTT, kami memberikan restrukturisasi,” ujar perempuan yang akrab disapa Kiki tersebut.
Berdasarkan ketentuan OJK, kebijakan perlakuan khusus ini diberikan kepada debitur terdampak bencana di delapan wilayah, yakni Kabupaten Ende, Flores Timur, Manggarai, Manggarai Barat, Manggarai Timur, Nagekeo, Ngada, dan Sikka.
Skema perlakuan khusus tersebut mencakup tiga ketentuan utama. Pertama, penilaian kualitas kredit hanya didasarkan pada ketepatan pembayaran untuk plafon pembiayaan hingga Rp10 miliar.
Kedua, penetapan status kualitas lancar bagi kredit yang direstrukturisasi, baik pembiayaan yang disalurkan sebelum maupun sesudah debitur terdampak bencana.
Ketiga, pemberian pembiayaan baru kepada debitur terdampak tanpa menerapkan one obligor concept. Dengan demikian, kualitas pinjaman baru dinilai secara terpisah.
Seluruh mekanisme restrukturisasi tersebut mengacu pada Peraturan OJK (POJK) Nomor 19 Tahun 2022. OJK menegaskan, pemberian perlakuan khusus ini bertujuan memitigasi risiko bencana terhadap stabilitas sektor jasa keuangan sekaligus memberikan ruang bagi masyarakat terdampak untuk memulihkan usaha mereka.