JAKARTA, iNews.id - Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) mengakibatkan sebagian perusahaan tidak bisa beroperasi seperti biasa. Akibat kebijakan tersebut, banyak perusahaan yang terpaksa merumahkan karyawannya.
Anggota Komisi VI DPR RI Marwan Djafar menginginkan data mengenai pemutusan hubungan kerja (PHK) yang terjadi dampak dari virus Corona atau Covid-19 betul-betul akurat, serta warga yang terkena PHK tidak terlepas dari tanggung jawab pemerintah.
"Saya yakin data pasti berbeda dan tidak ada yang sama, menteri satu dengan menteri lain beda, lembaga dengan lembaga juga beda, bahkan menteri dengan menkonya juga beda," kata Marwan Djafar dalam rilis di Jakarta, Jumat (24/4/2020).
Menurut politikus Fraksi PKB itu, bila datanya berbeda-beda, maka ke depannya dapat menjadi pertanyaan mengenai data mana yang akan digunakan pascapandemi ini.
Marwan juga menyampaikan selain usaha, sudah sangat banyak warga juga terdampak akibat tidak berjalannya industri saat ini sehingga banyak PHK sepihak yang dilakukan perusahaan.