"Nanti akan ada informasi baru setelah evaluasi dilakukan (terkait peran DSI setelah 1 Januari 2027)," tuturnya.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan DSI telah memantau lebih dari 6.500 transaksi ekspor tiga komoditas strategis sejak mulai beroperasi pada 1 Juni 2026.
Prabowo menyampaikan hal tersebut dalam Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI-DPD RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (14/8/2026).
Menurutnya, pada enam bulan pertama operasionalnya, DSI menjalankan fungsi pemantauan aktivitas ekspor. Dari pemantauan tersebut, DSI menemukan potensi tambahan devisa hingga 5 miliar dolar AS atau sekitar Rp89,17 triliun.
"Lebih dari 6.500 transaksi ekspor 3 komoditas telah dimonitor oleh DSI. DSI telah menemukan potensi tambahan USD5 miliar hanya dari perbedaan dan penyesuaian harga, dari pembayaran devisa hasil ekspor," kata Prabowo.
Temuan tersebut berasal dari adanya ketidaksesuaian antara harga jual komoditas dengan pembayaran devisa hasil ekspor.
Berdasarkan hasil evaluasi dalam tiga bulan mendatang, pemerintah akan menentukan model operasional DSI untuk periode berikutnya, termasuk kemungkinan perseroan menjalankan aktivitas ekspor secara langsung.