"Tapi target kita sebenarnya RUU ini sudah selesai ya pada saat 2,5 tahun usia dari pemerintahan ini, supaya ada tenggang waktu yang cukup mempersiapkan pemilu 2,5 tahun sebelum dilaksanakan tahun 2029," ujar Yusril.
Kendati begitu, Yusril menilai, pemberlakuan RUU Pemilu memiliki risiko, salah satunya bila ada uji materi ke Mahkamah Konstitusi (MK).
"Mahkamah bikin pembatalan ataupun penafsiran baru lagi, kadang-kadang kaget-kaget dan itu bukan hanya merepotkan pemerintah dari segi anggaran, dari segi pengamanan, tapi juga merepotkan KPU sebagai pelaksana pemilu di lapangan," kata Yusril.