Sementara itu, Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno menyebut pemulihan pascakonflik ini tidak hanya berorientasi pada pembangunan kembali infrastruktur. Pemulihan juga harus memastikan kehidupan masyarakat pulih serta mencegah konflik sosial kembali terjadi.
“Ini memang PR berat kita ke depan, sehingga pendekatan kultural menjadi lebih penting,” kata Pratikno.
Untuk mempercepat proses penanganan, Pratikno meminta pemerintah daerah melakukan pendataan secara cepat dan akurat. Ketepatan data menjadi penting agar proses verifikasi, penganggaran dan pelaksanaan pembangunan tidak terhambat maupun tumpang tindih.
“Gubernur dan Bupati lakukan pendataan di lapangan secara cepat dan akurat. Kalau pendataan tidak akurat, verifikasi tidak cocok, itu akan butuh waktu lama. Tadi para kementerian/lembaga sudah siap anggarannya. Tapi pendataan ini sangat penting, jangan sampai ada duplikasi dan jangan ada yang tertinggal juga,” kata Pratikno.
Dia juga mengusulkan pembentukan rapat tim teknis untuk memperjelas pembagian pekerjaan, termasuk penanganan yang dapat dilakukan BNPB melalui Dana Siap Pakai (DSP). Setiap pekerjaan harus dilengkapi dengan target waktu yang jelas. “Ini bukan sekadar kesanggupan, tapi time frame, kapan dimulai, kapan selesainya,” ujarnya.