JAKARTA, iNews.id - Kementerian Pekerjaan Umum (PU) tengah menyiapkan regulasi mengenai integrasi tarif jalan tol yang akan menyasar sejumlah kawasan metropolitan di Indonesia. Aturan tersebut diharapkan dapat menyelaraskan sistem pentarifan antarruas sekaligus mengurangi disparitas tarif jalan tol.
Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Ni Komang Rasminiati mengatakan, penyusunan regulasi berupa Peraturan Menteri (Permen) PU tentang Pedoman Integrasi Jalan Tol saat ini telah memasuki tahap harmonisasi dengan Kementerian Hukum.
"Itu sebagai payung hukum terhadap integrasi terutama di kawasan Jabodetabek, Medan Raya, dan Surabaya Raya," ujar Ni Komang dalam konferensi pers kesiapan infrastruktur menghadapi Natal 2026 dan Tahun Baru 2027 (Nataru) di Kementerian PU, Jumat (20/11/2026).
Dia berharap regulasi tersebut dapat segera diundangkan pada tahun ini. Nantinya, aturan tersebut menjadi landasan hukum bagi pemerintah untuk mengevaluasi penerapan integrasi pentarifan jalan tol. Adapun kawasan yang menjadi perhatian dalam evaluasi tersebut meliputi Jabodetabek, Medan Raya, dan Surabaya Raya.
Ni Komang mengatakan, salah satu tujuan pengintegrasian tarif tol adalah membagi arus lalu lintas kendaraan yang saat ini terkonsentrasi pada ruas-ruas tertentu. Sebab, ruas lainnya memiliki tarif berbeda, bergantung pada nilai investasi yang dilakukan pada tahap awal pembangunan.