Virdian juga menilai persoalan karhutla tidak bisa dilepaskan dari pola komunikasi dan koordinasi birokrasi. Dia mengkritik kultur politik dan birokrasi yang dinilainya lebih berorientasi menyenangkan pimpinan ketimbang menyampaikan kondisi faktual di lapangan.
"Saya datang dengan keyakinan, pemerintah sudah bekerja. Tapi bahkan saya sangat menginginkan negara untuk lebih sering mendengar dan lebih sering menapak bumi," katanya.
Dia mencontohkan perdebatan mengenai penetapan status bencana nasional. Menurutnya, masyarakat terdampak membutuhkan bantuan serius dari pemerintah pusat dan tidak seharusnya dipersulit oleh perdebatan mengenai pihak yang paling bertanggung jawab.
Virdian menegaskan, pemerintah pusat dan daerah perlu bekerja bersama dalam menangani dampak karhutla.
"Saya muak dengan perdebatan, 'Ini kok pemerintah daerah enggak kalian tuntut?' 'Enggak, harusnya pemerintah pusat dong!' Enggak, semuanya harus berkoordinasi," ucapnya.