“Beserta tiga anggota komisi, yaitu Irjen Pol M Zulkarnain, Irjen Pol Dr Jayadi, dan Irjen Pol Dr Rahmat Setyadi,” katanya.
Dalam persidangan, Ahrie dinyatakan terbukti melakukan pelanggaran kode etik terkait dugaan penyadapan ilegal. Perbuatan tersebut disebut dilakukan saat dirinya menjabat Pelaksana Tugas (Plt) Kabag Monitoring Center Robinopsnal Bareskrim Polri.
Isir mengungkapkan, Ahrie diduga menyalahgunakan kewenangan dengan memanfaatkan akses terhadap perangkat teknologi milik Polri untuk melakukan penyadapan tanpa mengikuti prosedur.
"(Ahrie Sonta) diduga menggunakan kewenangan berupa akses terhadap perangkat teknologi milik Polri untuk melakukan penyadapan secara tidak profesional dan tidak sesuai dengan prosedur," ujarnya.
Atas perbuatannya, Ahrie dinyatakan melanggar Pasal 13 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri juncto sejumlah ketentuan dalam Peraturan Polri Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri.