Ketentuan yang dilanggar meliputi Pasal 5 ayat 1 huruf c dan g tentang kewajiban dalam etika kelembagaan, Pasal 8 huruf c angka 1 tentang kewajiban dalam etika kepribadian, serta Pasal 11 ayat 1 huruf a dan b tentang larangan dalam etika kelembagaan.
Berdasarkan hasil persidangan, majelis KKEP menjatuhkan sanksi etika dan administratif kepada Ahrie. Dia dinyatakan melakukan perbuatan tercela dan diberhentikan dari keanggotaan Polri.
"Sanksi administratif pemberhentian tidak hormat (PTDH) sebagai anggota Polri," ucapnya.