"Kalau buat saya kombinasinya harus 50/50 antara sekolah negeri dan sekolah internasional. Jadi saya tahu nih biasanya kalau MUN ini kan orang-orang enggak mau datang karena satu masalah bahasa Inggris, itu gap-nya. Tapi buat saya ini kesempatan juga untuk memperbanyak sekolah negeri untuk ikut," ucap Calvin.
Selain itu, perluasan keterlibatan sekolah juga harus didukung dengan strategi outreach yang masif dan dapat mengubah stigma bahwa MUN adalah kegiatan yang membosankan atau terlalu rumit.
"Jadi, saran saya konsisten. Terus outreach-nya atau penjangkauannya diperluas. Sekolah Katolik atau yang swasta Muslim itu harus banyak diajakin supaya mereka bertanya ini apaan ya. Nanti dari sana mereka melihat, oh ini lebih menarik daripada hanya lomba debat atau lomba bahasa Inggris," tambah dia.
Di sisi lain, ia juga melihat perlunya dukungan pemerintah khususnya melalui Kementerian Luar Negeri yang dianggap krusial untuk membawa semangat diplomasi publik ke ranah sekolah menengah. Calvin menyarankan agar kementerian terkait mulai melihat potensi besar yang dimiliki oleh siswa SMA dalam bidang hubungan internasional.
"Harusnya Kementerian Luar Negeri yang bergerak turun. Harusnya ada yang namanya satu kantor di Kementerian, mungkin namanya Direktorat Diplomasi Publik, mereka juga mulai melihat MUN di level ini, SMA. Kami juga bisa mendorong pemda-pemda," tutur Calvin.
Lebih lanjut, ia membeberkan fakta menarik dari MUN, di mana prinsip-prinsip yang dijalankan sebetulnya sangat selaras dengan akar budaya Indonesia yang mengedepankan musyawarah. Hal tersebut bisa menjadi kekuatan utama yang bisa membuat anak muda Indonesia unggul di panggung internasional.