Artinya, SPPG dengan fasilitas terbatas perlu menyesuaikan jumlah penerima manfaat yang dilayani. Jumlah produksi makanan tidak boleh melampaui kemampuan riil fasilitas dapur.
“Sebagai contoh, apabila sebuah SPPG hanya memiliki jumlah kompor yang terbatas atau kapasitas chiller yang lebih kecil, maka jumlah penerima manfaat yang dilayani juga perlu disesuaikan. Prinsipnya, kapasitas pelayanan harus sebanding dengan kemampuan fasilitas dapur agar kualitas dan keamanan pangan tetap terjaga,” jelas Tysa.
Proses penilaian akan ditetapkan oleh BGN Pusat melalui pemantauan langsung ke masing-masing SPPG. Hasil grading nantinya menjadi dasar evaluasi untuk menentukan kapasitas pelayanan setiap dapur berdasarkan kondisi sebenarnya di lapangan.
Tysa menambahkan, evaluasi tersebut diharapkan membuat penyelenggaraan MBG semakin efektif, profesional, dan tepat sasaran. Penyesuaian kapasitas juga diperlukan agar distribusi makanan berjalan sesuai kebutuhan dan kemampuan operasional masing-masing SPPG.
"Melalui mekanisme grading, BGN terus memperkuat pengawasan dan tata kelola SPPG agar pelaksanaan Program MBG tidak hanya memperluas jangkauan penerima manfaat, tetapi juga mengutamakan kualitas layanan serta keamanan pangan," katanya.