Pengamat: Airlangga Harus Berani Tolak Sekjen Titipan

Richard Andika Sasamu
Pengamat politik Emrus Sihombing. (Foto: iNews.id/ Richard Andika)

JAKARTA, iNews.id – Manuver politik para senior Partai Golkar kian tercium dalam perebutan posisi sekretaris jenderal (sekjen) DPP pendamping Airlangga Hartarto sebagai ketua umum.

Pengamat komunikasi politik Emrus Sihombing mengatakan, Airlangga harus berani menolak titipan nama dari para senior yang akan ditempatkan di posisi penting tersebut. Menurutnya, Airlangga perlu keluar dari pusaran intervensi dengan memilih sekjen di luar nama yang disodorkan grup-grup atau faksi yang ada di internal Golkar.

"Serahkan sepenuhnya kepada Airlangga yang sudah mendapat amanah sebagai formatur tunggal. Biarkan beliau menyusun kepengurusan baru Partai Golkar termasuk menentukan sekjen," jelas Emrus di Jakarta, Senin (25/12/2017).

Dia mengaku ikut mencermati adanya manuver sejumlah senior Golkar yang terkesan mengintervensi kepemimpinan Airlangga. Mereka bergerak sendiri-sendiri untuk memasang kekuatan lewat kursi sekjen yang akan menggantikan posisi Idrus Marham.

”Tanpa bermaksud mencampuri dapur Golkar, ada yang sedang bersaing menitip-nitipkan nama di posisi sekjen. Sebaiknya serahkan kepada ketua umum terpiih Airlangga yang sudah diberi mandat dalam munaslub,” ujar Emrus

Menurut dia, seharusnya para senior Golkar cukup memberikan masukan kepada Airlangga, bukan mengintervensi apalagi menekan dengan memaksakan kader titipan untuk dipasang di posisi strategis tersebut. Dengan begitu, kepengurusan partai berlambang pohon beringin itu bisa lebih baik ke depan.

Dia menilai, adanya titipan nama dalam tubuh organisasi merupakan praktek nepotisme yang tidak sehat. Sebab, kata Emrus, bagi orang yang menitipkan nama adalah pihak yang ingin mempunyai pengaruh besar di Golkar.

"Ini tidak baik bagi Golkar yang ingin melangkah keluar dari masalah yang membelitnya," ‎ucapnya

Emrus mengibaratkan, Airlangga merupakan sosok ketua umum yang lahir dari kondisi darurat lewat munaslub. Sebuah proses politik yang harus dilakukan karena partai dalam kondisi darurat.

"Ingat, munaslub adalah yang kedua kalinya setelah di Bali. Logikanya, ini baru sembuh tapi sudah mau dipaksa-paksa. Beri Airlangga  kemeredekaan memilih, jangan lagi dibebani atau diganggu dengan titip-menitip jabatan," katanya.

Editor : Azhar Azis
Artikel Terkait
1 hari lalu

Airlangga Buka Suara soal Pajak Digital per 9 November, Bakal Dibahas Lagi dengan Kemenkeu

9 hari lalu

Daftar Stimulus Nataru! Cek Diskon Tiket Pesawat, Kapal hingga Kereta Api sampai 30 Persen

13 hari lalu

Airlangga Pastikan Stimulus Rp31 Triliun Segera Cair, Pekerja Dapat BSU Rp900.000

13 hari lalu

Prabowo Bentuk Dewan Nasional Kesejahteraan Keuangan, Ini Tugasnya

Berita Terkini
Network
Kami membuka kesempatan bagi Anda yang ingin menjadi pebisnis media melalui program iNews.id Network. Klik Lebih Lanjut
Network Updates
News updates from 99+ regions
Personalize Your News
Get your customized local news
Login to enjoy more features and let the fun begin.
Kanal