JAKARTA, iNews.id - Pengamat politik dan pemerintahan Ryaas Rasyid mengatakan hasil Pemilu 2024 layak ditolak dan digugat karena sarat kecurangan. Dia menilai kecurangan pemilu terjadi secara kasat mata serta dilakukan terstruktur, sistematis dan masif (TSM).
Dia menilai, usulan untuk menggulirkan hak angket yang disampaikan Calon Presiden (Capres) Nomor Urut 3 Ganjar Pranowo dan disambut Capres Nomor Urut 1 Anies Baswedan merupakan langkah yang tepat.
"Itu satu ide yang baik, karena kecurangan yang terjadi secara TSM dan kasat mata ini tidak bisa didiamkan atau diabaikan begitu saja. Semua orang tahu ada kecurangan dan Ganjar mendorong hak angket untuk membuktikan benar tidaknya kecurangan itu, jadi harus ada hak angket," kata Ryaas dalam keterangannya, dikutip Senin (26/2/2024).
Dia mengatakan, angket menunjukkan keseriusan partai politik (parpol) di DPR dalam mengkritik penyelenggaraan pemilu kendati pelaksanaannya membutuhkan waktu yang panjang.
Menurutnya, pengguliran hak angket maupun gugatan hukum ke Mahkamah Konstitusi (MK) menjadi dasar pengakuan bahwa penyelenggaraan Pemilu 2024 sarat kecurangan dan hasilnya tidak bisa dipertanggungjawabkan atau diterima.
"Ada yang bilang hak angket waktunya lama untuk sampai pada kesimpulan belum lagi proses pemakzulannya. Ada yang bilang harus melalui Mahkamah Konstitusi segala macam. Apapun cara yang dipilih, semua itu menunjukkan kita semua sepakat ada kecurangan pemilu dan kecurangan tidak bisa didiamkan gitu lho," ujar Ryaas Rasyid.
Dia mengatakan, penyelidikan kecurangan pemilu melalui hak angket di DPR harus berjalan simultan dengan proses hukum di MK. Tujuannya untuk mengungkap aktor utama yang diduga melakukan kecurangan tersebut.
"Ini harus dilakukan agar jangan sampai sekali lagi terjadi pemilu dengan kecurangan yang didiamkan. Jangan sampai kita memiliki presiden sebagai hasil dari pemilu yang curang, itu kan cacat," tutur Ryaas.