"Harusnya ekonomi kita digerakkan oleh swasta, bukan government yang gagal menjadi agen perubahan. Jadi poin saya, Anda (pemerintah) salah kalau bilang pro-rakyat, karena yang menciptakan lapangan pekerjaan adalah bisnis," tutur dia.
Ferry mengakui ketika pemerintah menurunkan persentase pungutan pajak, maka penerimaan negara akan berkurang. Namun, hal itu diperlukan ketika belanja pemerintah selama ini dianggap kurang tepat sasaran dan memboroskan.
"Semakin besar negara mendapatkan uang, semakin tinggi moral hazard-nya termasuk korupsi. Kita bisa lihat, pembangunan IKN, proyek infrastruktur gila-gilaan yang kemarin. Terjadi miss allocated, di sini yang saya bilang goverment tidak bisa menjadi agent of development," kata Ferry.
"GDP itu adalah konsumsi, ditambah pemerintah, ditambah investasi, ditambah ekspor, dikurangi impor. Kalau dari government turun, ini bisa dikompensasi dari dengan konsumsi karena harga barang murah. Kalau corporate tax turun, perusahaan bisa pertahankan karyawan dan dia punya uang untuk ekspansi," pungkasnya.